Hadapi Musim Hujan 2026/2027, Gubernur Ansar Terbitkan Surat Edaran Kesiapsiagaan Bencana

KEPRI.DISWAY.ID – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menerbitkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 di Provinsi Kepulauan Riau. Surat Edaran Nomor B/300.2.3/70/BPBD-SET/2026 tersebut ditetapkan di Tanjungpinang pada 6 November 2026.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan.

Penerbitan surat edaran tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027. Kebijakan ini juga mempertimbangkan potensi bencana yang dapat terjadi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Melalui surat edaran tersebut, Gubernur Ansar mengimbau seluruh unsur pemerintah, instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Seluruh pihak juga diminta melakukan langkah pencegahan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Terdapat tujuh langkah utama yang perlu dilaksanakan dalam menghadapi musim hujan 2026/2027.

Pertama, melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Selain itu, perlu disiapkan rencana kontingensi serta jalur evakuasi.

BACA JUGA:Wagub Nyanyang Dorong Petani Kepri Manfaatkan Teknologi untuk Perkuat Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Ansar: Hibah Barang dan Kendaraan Jadi Bentuk Komitmen Pemerintah kepada Masyarakat

Kedua, memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana komunikasi, kendaraan operasional, logistik, dan kebutuhan dasar untuk penanganan keadaan darurat.

Ketiga, meningkatkan pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi tersebut juga harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

Keempat, melakukan upaya mitigasi bencana, seperti membersihkan saluran air, memeriksa kondisi infrastruktur, memangkas pohon yang berisiko tumbang, serta menjalankan langkah pencegahan lainnya sesuai kondisi wilayah.

Kelima, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dan menangani bencana. Hal ini mencakup kesiapan posko serta mekanisme komunikasi darurat.

Keenam, meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, memastikan kesiapan satuan pendidikan, serta memperhatikan keselamatan masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut.

Ketujuh, segera melakukan penanganan awal apabila terjadi bencana. Perkembangan kejadian juga harus dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Bupati dan Wali Kota di Provinsi Kepulauan Riau diminta mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.

Sementara itu, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, perusahaan, perguruan tinggi, sekolah, organisasi, dan unsur masyarakat diminta melaksanakan langkah antisipasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Gubernur Ansar juga menugaskan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau.

Melalui berbagai langkah pencegahan dan koordinasi yang terarah, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin siap menghadapi potensi bencana selama musim hujan 2026/2027.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko bencana serta menjaga keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Sumber: