Romi menyoroti adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara alokasi kuota BBM dengan pasokan yang akhirnya diterima di tingkat SPBU.
“Kemungkinan memang ada mismanagement dari Pertamina sendiri, di mana alokasi kuota tidak sama dengan yang sampai ke tingkat bawah (SPBU),” ujarnya.
Namun, ia menegaskan Kadin tidak berada pada posisi untuk menyimpulkan apakah dugaan tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum, korupsi, atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.
“Itu bukan ranah kami. Kami bukan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Kadin juga mengapresiasi langkah Gubernur Lampung yang mengusulkan tambahan pasokan BBM sebesar 15 persen. Namun, Romi mengatakan efektivitas kebijakan tersebut baru dapat dilihat setelah usulan benar-benar direalisasikan di lapangan.
“Apakah penambahan pasokan ini akan menjadi solusi? Kami belum bisa menjawab karena itu baru diusulkan,” katanya.
Menurut Romi, alasan meningkatnya jumlah kendaraan juga belum cukup menjelaskan panjangnya antrean. Termasuk ketika terjadi peak season dan kendaraan dari luar daerah masuk ke Lampung.
“Orang yang datang dari luar daerah tentu kendaraannya sudah terisi BBM. Jadi pertumbuhan kendaraan dampaknya tidak terlalu signifikan,” ujarnya.
Terlebih, menurut dia, alokasi BBM disebut mengalami penambahan setiap tahun. Karena itu, Kadin memandang persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh pada tata kelola distribusinya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Lampung Bidang Logistik dan Rantai Pasok, Ahmad Jares Mogni, mengungkapkan dampak kelangkaan BBM sangat terasa pada sektor logistik, terutama kegiatan ekspor-impor.
Ia mengatakan pengiriman barang untuk ekspor sangat bergantung pada ketepatan waktu. Truk harus mengambil barang sesuai jadwal dan memastikan muatan masuk ke pelabuhan tepat waktu.
“Kelangkaan ini sangat mengganggu saat truk-truk mereka harus mengantre BBM. Kegiatan ekspor itu sangat terikat dengan waktu,” kata Jares.
Menurutnya, keterlambatan truk bukan hanya persoalan pengusaha angkutan. Dampaknya dapat merambat hingga ke pelabuhan dan rantai perdagangan internasional.
Ia menyebut setidaknya terdapat dua persoalan yang mulai dirasakan pelaku usaha.
Pertama, semakin sulitnya memastikan jadwal pengambilan barang. Kedua, kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan logistik untuk kegiatan ekspor dari Lampung.
“Ini jelas menciptakan iklim yang tidak sehat bagi dunia ekspor-impor di Lampung,” ujarnya.