Kepri Percepat Program 3 Juta Rumah, Sebanyak 3.804 Rumah Telah Dibedah

KEPRI.DISWAY.ID – Program 3 Juta Rumah terus dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pada 2026, sebanyak 3.804 rumah masyarakat telah masuk dalam program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang belum mencatat pelaksanaan dengan hasil serupa.

Perkembangan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui APBN dan non-APBN. Kegiatan ini diikuti Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (30/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri PKP Republik Indonesia Maruarar Sirait melalui Zoom Meeting dan diikuti sejumlah gubernur, termasuk dari Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, dan Bali.

Pelaksanaan program bedah rumah di Kepri tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sekitar 7.608 tenaga tukang dan 154 tenaga pendamping terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Kegiatan pembangunan juga mendorong perputaran ekonomi melalui kebutuhan bahan bangunan, seperti semen, cat, keramik, dan berbagai material konstruksi lainnya.

"Dengan demikian, program perumahan turut membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi di tingkat lokal," ungkap Maruarar Sirait.

Meski demikian, kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Salah satu kendalanya adalah mobilisasi tenaga kerja dan bahan bangunan ke pulau-pulau kecil yang belum memiliki jalur transportasi reguler.

BACA JUGA:Wagub Nyanyang Dampingi Ketua MPR RI Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna

BACA JUGA:Dewi Ansar Kukuhkan FK Tagana Kepri, Perkuat Kesiapsiagaan Penanganan Bencana

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa. Kebutuhan tenaga pendamping yang sempat menjadi hambatan pada tahap awal juga telah terpenuhi.

Percepatan pembangunan menjadi prioritas karena musim hujan diperkirakan mulai memasuki sejumlah wilayah pada November. Oleh sebab itu, pekerjaan pembangunan rumah didorong untuk segera diselesaikan dengan target penyelesaian fisik pada 31 Desember 2026.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga memperhatikan kebutuhan sanitasi dan penataan kawasan permukiman.

Di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, program sanitasi sedang memasuki tahap tender. Penandatanganan kontrak ditargetkan pada 6 Oktober, sedangkan pekerjaan diharapkan selesai pada akhir Desember.

Wilayah tersebut juga menjadi sasaran penanganan kawasan kumuh dengan luas sekitar 31,92 hektare. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp9,31 miliar, dengan realisasi keuangan mencapai 18,46 persen dan progres fisik sebesar 2,8 persen.

Di sisi lain, kebutuhan rumah baru di Kepri masih cukup tinggi. Sekitar 157.570 keluarga tercatat belum memiliki rumah. Karena itu, keberlanjutan program rumah subsidi menjadi salah satu langkah penting untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Pada 2026, Kepri memperoleh kuota sebanyak 3.458 unit rumah subsidi. Hingga akhir September, realisasinya mencapai 3.240 unit atau sekitar 93 persen dari total kuota.

Capaian tersebut terutama didukung oleh empat wilayah, yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang.

Tingginya realisasi penyaluran rumah subsidi juga membuka peluang bagi Kepri untuk memperoleh tambahan kuota sekitar 3.000 hingga 5.000 unit sesuai kebutuhan daerah.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah subsidi menawarkan berbagai kemudahan. Fasilitas tersebut meliputi uang muka sebesar 1 persen, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan perlindungan asuransi jiwa serta kebakaran.

Selain mendukung penyediaan hunian, pemerintah mendorong pertumbuhan sektor usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Program ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan perumahan, termasuk kontraktor, pengembang, serta toko bangunan. Pembiayaan dapat mencapai Rp20 miliar dengan dukungan subsidi bunga. Sementara itu, pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses tanpa jaminan.

Secara nasional, kuota KUR Perumahan ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Kepri diharapkan mampu menyerap sedikitnya Rp1 triliun untuk mendorong perputaran ekonomi di sektor perumahan.

Melalui berbagai program tersebut, percepatan pembangunan perumahan di Kepri tidak hanya bertujuan menambah jumlah rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hunian, memperbaiki lingkungan permukiman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah juga diharapkan aktif mengawal dan menyosialisasikan program rumah subsidi serta KUR Perumahan. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha di Kepri yang dapat memanfaatkan program tersebut.