Seluruh Fraksi DPRD Kepri Sepakati Ranperda Peternakan dan Kesehatan Hewan

KEPRI.DISWAY.ID – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/11/2026).

Rapat yang digelar di Balairung Raja Khalid Hitam, Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri, Dompak, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari Ansar bersama Wakil Ketua II DPRD Kepri Afrizal Dahlan.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kepri menyatakan setuju agar Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Juru Bicara Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, menyampaikan bahwa Perda tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola sektor peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kepulauan Riau.

“Pada dasarnya, kami semua menyetujui agar Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri ini dapat disahkan,” ujar Wahyu.

Ia berharap regulasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kualitas produk olahan hasil peternakan di Kepulauan Riau.

BACA JUGA:Wagub Nyanyang Harapkan IKAL Lemhannas Perkuat Ketahanan dan Pembangunan Kepri

BACA JUGA:Wagub Nyanyang Dorong Petani Kepri Manfaatkan Teknologi untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Selain itu, Perda ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola peternakan dan kesehatan hewan sehingga tercipta ekosistem peternakan yang lebih baik dan memiliki daya saing.

“Sehingga mampu membangun ekosistem peternakan di Provinsi Kepri yang lebih baik dan berdaya saing,” jelas Wahyu.

Persetujuan serupa disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Mustamin Bakri. Ia menyatakan bahwa fraksinya mendukung Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.

Menurut Mustamin, regulasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian sektor peternakan di Provinsi Kepulauan Riau.

Ia juga menjelaskan bahwa penerapan Perda tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan pangan, memperkuat penanganan kesehatan hewan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi sektor peternakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

“Untuk itu, kami meminta Pemerintah Provinsi Kepri agar terus mendorong implementasi Perda ini sehingga dapat berjalan dengan baik,” ungkap Mustamin.

Dukungan terhadap penetapan Ranperda tersebut juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, Demokrasi Nurani Indonesia, dan Kebangkitan Nasional.

Dengan persetujuan seluruh fraksi DPRD Kepri, Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kepulauan Riau.

Regulasi ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kualitas dan keamanan produk peternakan, serta mendorong pengembangan sektor peternakan yang produktif dan berdaya saing.

Melalui penerapan Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan sektor peternakan yang berkelanjutan dan mendukung kemandirian pangan masyarakat.