Gubernur Ansar Pimpin Rakor, Evaluasi Tujuh Program Strategis Nasional di Kepri

Selasa 17-11-2026,10:59 WIB
Reporter : Amalia Wahyu Islamiani
Editor : Amalia Wahyu Islamiani

KEPRI.DISWAY.ID – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kepri. Rapat tersebut mengangkat tema “Perkembangan Pencapaian Program Strategis Nasional Presiden RI di Provinsi Kepulauan Riau” dan berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum evaluasi untuk memastikan pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau.

Dalam arahannya, Ansar menjelaskan bahwa rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memantau perkembangan, mengevaluasi hasil, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

"Hari ini kita akan membahas perkembangan tujuh program, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis yang mencakup penanganan stunting, imunisasi, dan TBC," ujar Ansar.

Menurutnya, seluruh program pemerintah pusat perlu mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan tersebut tidak hanya melalui pelaksanaan program utama, tetapi juga dengan berbagai program pendukung agar penerapannya berjalan secara menyeluruh.

"Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri. Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif," tegasnya.

Gubernur juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendata berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program di lapangan. Hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Ia menegaskan bahwa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah perlu dikoordinasikan langsung dengan pemerintah pusat.

"Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat," jelasnya.

Dalam pemaparan perkembangan program, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepri, Riki Rionaldi, menyampaikan bahwa pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kepri telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 unit telah mencapai penyelesaian fisik 100 persen.

Selain itu, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan untuk mendampingi dan memastikan kesiapan operasional koperasi di lapangan selama dua tahun.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti belum terpenuhinya sarana dan prasarana koperasi serta persoalan status lahan. Beberapa bangunan telah selesai dibangun secara fisik, tetapi lokasinya masih tercatat berada di kawasan hutan. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi untuk penyelesaiannya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Said Sudrajat, memaparkan perkembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pada 2026, terdapat 111 lokasi kampung nelayan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kepri. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 110 lokasi telah memiliki kontrak, sedangkan satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontrak.

BACA JUGA:Wagub Nyanyang Tutup Pelatihan Housekeeping Batch I dan Buka Pelatihan Cook Batch III

Total nilai pembangunan KNMP pada 2026 mencapai lebih dari Rp472 miliar. Jika digabungkan dengan pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, total dukungan pembiayaan konstruksi selama dua tahun mencapai lebih dari Rp530 miliar.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat di Kepri berdasarkan data Oktober 2026 mencapai 720.238 orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 40 ribu penerima dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, realisasi pelayanan kepada penerima manfaat mengalami penurunan dari sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.

Berdasarkan data per 13 November 2026, terdapat 71 SPPG yang belum beroperasi dari total 266 SPPG yang seharusnya beroperasi di Kepri. Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah SPPG tidak beroperasi terbanyak, yaitu 27 unit. Beberapa penyebabnya meliputi persoalan administrasi, persyaratan yang belum terpenuhi, kejadian tertentu, serta fasilitas yang belum sesuai ketentuan.

Pada sektor ketahanan energi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Darwin, menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi di Kepri telah mencapai 99,45 persen pada 2025. Meski demikian, masih terdapat 6.151 rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik secara memadai.

Selain itu, masih ada satu desa di Kabupaten Lingga yang belum teraliri listrik akibat pemekaran wilayah. Tercatat pula 35 pulau belum memiliki akses listrik, 85 pulau masih menggunakan sumber listrik non-PLN, serta sejumlah wilayah yang mengandalkan pembangkit listrik dengan waktu operasional terbatas.

Pemerintah Provinsi Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kelistrikan pada 2026–2027. Melalui program listrik desa 2026, Kepri mendapatkan dukungan perluasan jaringan listrik dengan skema grid extension di tujuh lokasi serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di tujuh lokasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kepri, Mahadi Rahman, menyampaikan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat. Sejumlah sekolah rintisan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahap pelaksanaan. Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Natuna juga segera dimulai setelah penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak.

Adapun rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, dan sejumlah lokasi lainnya masih menunggu proses lanjutan dari kementerian terkait serta pemerintah pusat.

BACA JUGA:Wagub Nyanyang Resmikan Padel Pro Batam, Ajak Masyarakat Terapkan Hidup Sehat

Untuk Program 3 Juta Rumah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nursyahdu, menjelaskan bahwa sektor perumahan di Kepri masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah backlog kepemilikan rumah yang mencapai lebih dari 121 ribu unit, selain persoalan rumah tidak layak huni.

Pada tahun ini, pembangunan rumah baru melalui APBD Provinsi Kepri belum dapat dialokasikan karena keterbatasan anggaran. Meski begitu, pemerintah kabupaten dan kota turut memberikan dukungan. Kabupaten Bintan, misalnya, membangun 15 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan Kabupaten Natuna membangun dua unit rumah.

Secara keseluruhan, pembangunan rumah baru di Kepri telah mencapai lebih dari 9.000 unit hingga saat ini.

Di bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Yosei Susanti, memaparkan perkembangan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dari target 46 persen atau sebanyak 1.034.071 orang, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan mencapai 671.065 orang.

Sementara itu, pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah telah mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yaitu sebesar 84,4 persen.

Yosei juga menyampaikan bahwa masih terdapat kendala teknis dalam proses penginputan data pada aplikasi pusat. Berdasarkan hasil pendataan, sekitar 58 ribu data pemeriksaan di puskesmas telah dimasukkan ke dalam sistem, tetapi belum muncul pada dashboard. Akibatnya, data tersebut belum tercatat sebagai capaian resmi Provinsi Kepri.

Dalam rapat tersebut, para bupati dan wali kota se-Kepri turut menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah masing-masing. Mereka juga memaparkan berbagai kendala dan kebutuhan dukungan untuk mempercepat pelaksanaan program.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memperkuat sinergi serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program strategis nasional dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kepri.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni; Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili Asisten I Pemerintah Kota Tanjungpinang, Samsudi; Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto; Kepala KPPG BGN Wilayah Kepri, Frans Hero Kamsia Purba; Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kabupaten Bintan, Kurniawan; Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kota Tanjungpinang, Elza Rusmayeni; serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Sementara itu, sejumlah kepala daerah mengikuti rapat secara daring melalui Zoom, yaitu Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Lingga Novrizal, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, serta Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Sularno. Mereka mengikuti rapat bersama jajaran OPD terkait.

Kategori :