Ia juga mengingatkan agar identitas dan privasi korban tetap dijaga guna menghindari tekanan sosial, intimidasi, maupun perlakuan diskriminatif.
“Proses penanganan harus memberikan rasa aman bagi korban. Jangan sampai mahasiswa yang menyampaikan laporan justru merasa khawatir terhadap keberlangsungan pendidikan maupun lingkungan akademiknya. Perlindungan terhadap privasi dan hak-hak korban harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kadafi berharap persoalan ini dapat menjadi momentum bagi perguruan tinggi untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.
Keberadaan Satgas PPKPT, menurutnya, perlu didukung dengan mekanisme kerja yang responsif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tentu berharap kampus menjadi ruang yang aman bagi seluruh mahasiswa dan tenaga pendidik. Karena itu, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan harus terus diperkuat agar setiap warga kampus mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dosen yang bersangkutan saat ini tidak lagi menjabat sebagai ketua program studi dan telah dinonaktifkan dari seluruh kegiatan kampus.
Sementara itu, terkait kemungkinan pemberhentian sebagai dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS), kewenangan tersebut berada pada kementerian terkait. Pihak universitas dapat menyampaikan rekomendasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Kadafi berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan perlindungan mahasiswa, menjaga objektivitas proses pemeriksaan, serta memastikan persoalan ini memperoleh penyelesaian yang jelas dan berkeadilan.