KEPRI.DISWAY.ID - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan mempercepat program pengentasan kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Kepri dalam menurunkan angka kemiskinan harus diikuti dengan penyelesaian sejumlah persoalan mendasar. Beberapa di antaranya meliputi ketimpangan wilayah, kemiskinan ekstrem, serta akurasi data dan penyaluran bantuan sosial. Arahan tersebut disampaikan Nyanyang saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Balairung Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (17/11). Kegiatan ini juga diikuti para kepala daerah kabupaten/kota se-Kepri secara daring dan perwakilan instansi vertikal. Nyanyang mengapresiasi kinerja perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang berhasil membawa Kepri mencatatkan tingkat kemiskinan terendah di wilayah Sumatera dan menempati posisi keempat terendah secara nasional. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh pihak berpuas diri. Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani. Ia menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan di Kepri berbeda-beda pada setiap wilayah. Tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan dan kepulauan tercatat hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Selain itu, kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian dengan estimasi sebanyak 3.293 kepala keluarga (KK). Berdasarkan pemadanan data per 20 Oktober 2026, terdapat 784 KK berstatus aktif, dengan sekitar 71 persen di antaranya berada pada desil 1. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kualitas dan pembaruan data perlindungan sosial. Nyanyang menyebut masih ada keluarga yang belum tercakup secara optimal dalam pemutakhiran data. Sementara itu, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berstatus nonaktif mencapai 26.621 peserta. “Kita tidak boleh membiarkan warga kehilangan akses terhadap bantuan maupun jaminan kesehatan hanya karena persoalan data. Karena itu, seluruh kabupaten/kota harus memastikan data masyarakat miskin benar-benar akurat dan terus diperbarui,” tegasnya. Nyanyang turut menyoroti pelaksanaan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang belum berjalan maksimal. Program tersebut mencakup bantuan sembako, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin. BACA JUGA:Gubernur Ansar dan Suharso Monoarfa Bahas Strategi Transformasi Ekonomi untuk Perkuat Pembangunan Kepri Mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran semakin terbatas, ia meminta seluruh perangkat daerah terkait segera mempercepat realisasi program agar dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. Sebagai Ketua TKPK Provinsi Kepri, Nyanyang menyampaikan lima arahan kepada pemerintah kabupaten/kota dan seluruh perangkat daerah. Pertama, mempercepat verifikasi serta pemutakhiran data keluarga miskin secara akurat dan berdasarkan alamat. Keluarga yang belum terdaftar harus menjadi prioritas, khususnya di Kota Batam dan Tanjungpinang yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif besar. Kedua, menentukan sasaran program berdasarkan kondisi setiap wilayah. Penanganan kemiskinan di kawasan kepulauan perlu mempertimbangkan kendala transportasi dan keterbatasan layanan dasar. Sementara itu, wilayah perkotaan dan pedalaman membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Ketiga, mempercepat penyaluran bantuan sosial, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi keluarga miskin. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, perangkat daerah bidang perumahan, serta instansi yang menangani sektor energi diminta memperkuat koordinasi agar seluruh program selesai sebelum akhir tahun anggaran. Keempat, menjaga keberlanjutan perlindungan jaminan kesehatan melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat miskin tetap mendapatkan layanan kesehatan, termasuk melalui pengalihan kepesertaan dan skema pembiayaan yang menjadi tanggung jawab daerah. Kelima, melengkapi dokumen dan administrasi penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Nyanyang meminta pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan laporan dan dokumen perencanaan agar segera menuntaskannya. Kelengkapan tersebut diperlukan sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan pemerintah. Selain kelima arahan tersebut, Nyanyang menekankan pentingnya memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mendata anak-anak dari keluarga miskin yang belum dapat melanjutkan pendidikan, termasuk mereka yang terkendala akses dan konektivitas antarpulau. Anak-anak tersebut diharapkan dapat memperoleh kesempatan belajar melalui program Sekolah Rakyat. Menurut Nyanyang, pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah kemiskinan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, perangkat daerah terkait diminta berkoordinasi dalam mendata calon peserta didik dan menentukan lokasi Sekolah Rakyat yang mudah dijangkau anak-anak dari kawasan kepulauan. BACA JUGA:Dewi Ansar Hadiri Pengukuhan Guru Besar Perempuan Pertama di UMRAH Selain pendidikan, keluarga miskin yang masih berada dalam usia produktif juga perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah daerah didorong menyediakan pelatihan keterampilan dan memperluas akses pekerjaan. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah kabupaten/kota diminta mengidentifikasi kemampuan dan potensi masyarakat agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan serta peluang kerja di masing-masing daerah. Peluang tersebut mencakup sektor pertanian, perikanan, hingga kawasan industri di Batam, Bintan, dan Karimun. “Anak-anak harus menjadi perhatian kita agar mata rantai kemiskinan bisa diputus melalui pendidikan. Sementara anggota keluarga yang masih produktif harus kita dorong memperoleh keterampilan dan kesempatan bekerja sesuai potensi serta kebutuhan daerah. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh kabupaten/kota,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Aries Fhariandi, menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kepri menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, tingkat kemiskinan Kepri tercatat sebesar 4,09 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,07 persen. Capaian ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera dan keempat terendah secara nasional. Namun, pemerintah daerah masih perlu memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target pembangunan hingga 2030, yaitu pada kisaran 3,55 hingga 2,26 persen. Aries menjelaskan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Kepri tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga karakteristik dan kondisi geografis setiap daerah. Kota Batam memiliki jumlah penduduk miskin terbesar secara absolut karena jumlah penduduknya juga paling tinggi. Namun, berdasarkan persentase, Batam justru mencatatkan tingkat kemiskinan terendah, yakni sekitar 3,8 persen. Sebaliknya, Kabupaten Lingga memiliki persentase kemiskinan tertinggi, yaitu sekitar 9,12 persen. Kondisi kemiskinan di wilayah perdesaan juga menjadi perhatian karena angkanya mencapai sekitar 8,65 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada kisaran 3,68 persen. Menurut Aries, perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak dapat diterapkan secara seragam. Keterbatasan aset produktif, kualitas sumber daya manusia, kondisi geografis yang terisolasi, serta kerentanan terhadap perubahan ekonomi dan bencana menjadi sejumlah faktor yang menyulitkan masyarakat keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada persoalan utama di setiap wilayah. Upaya tersebut meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pembukaan keterisolasian wilayah, pengembangan keterampilan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat kerja sama dan memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan pelayanan dasar yang layak.Wagub Nyanyang Dorong Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Pemda Diminta Benahi Data Warga
Kamis 19-11-2026,09:53 WIB
Editor : Amalia Wahyu Islamiani
Kategori :