KEPRI.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat capaian membanggakan, dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hingga 30 Desember 2024, sebanyak 1.335 dari 1.538 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berhasil ditindaklanjuti, atau setara dengan 86,8 persen penyelesaian.
"Capaian penyelesaian rekomendasi BPK di Kepri tertinggi se-Pulau Sumatera," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang saat dikutip, Rabu 25 Juni 2025.
Angka tersebut melewati target nasional yang ditetapkan sebesar 75 persen, menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi yang patut dicontoh dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
"Pemprov selalu melibatkan DPRD dalam membahas rekomendasi BPK, termasuk berkonsultasi dengan BPK Kepri maupun Pusat," jelasnya.
BACA JUGA : Kapolresta Tanjungpinang Umumkan Mutasi Pejabat Utama, Ini Daftar Namanya
BACA JUGA : Aksi Sosial Polres Lingga, Puluhan Anak Ikuti Sunatan Massal Jelang Hari Bhayangkara
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyambut baik hasil ini. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Ia juga berharap pencapaian ini dapat menjadi semangat baru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang makin rapi dan berdampak langsung ke masyarakat.
Tak hanya itu, Ansar juga menegaskan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus melakukan evaluasi internal.
Hal ini dilakukan agar temuan serupa tak terulang lagi di masa mendatang, sekaligus menjaga kualitas tata kelola anggaran.