Komdigi harus ditegaskan sebagai single national coordinator untuk seluruh aspek infrastruktur digital nasional.
Peran Komdigi tidak boleh berhenti pada pengelolaan sektor komunikasi, tetapi harus meluas sebagai pengampu fondasi digital negara, yang mencakup:
Pertama, regulasi dan arsitektur infrastruktur digital nasional.
Mulai dari jaringan, pusat data, cloud pemerintah, platform bersama, hingga standar interoperabilitas dan pertukaran data.
Kedua, standar dan kebijakan keamanan infrastruktur digital.
Bukan hanya keamanan aplikasi, tetapi ketahanan jaringan, pusat data, dan sistem pendukung layanan publik nasional.
Ketiga, konsolidasi ekosistem infrastruktur digital lintas kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah.
Di titik ini, Komdigi juga perlu melakukan koreksi kebijakan yang selama ini jarang disentuh secara terbuka, yaitu struktur PNBP sektor digital dan telekomunikasi.
PNBP yang terlalu tinggi berisiko:
- menekan investasi infrastruktur,
- melemahkan industri penunjang utama (jaringan, data center, sistem, perangkat),
- dan pada akhirnya mematikan industri penunjang tersier seperti integrator, penyedia layanan digital, serta startup teknologi.
Jika Indonesia ingin memiliki ekosistem digital yang kuat dan berdaya saing, maka logika kebijakan PNBP harus digeser dari sekadar optimalisasi penerimaan jangka pendek menuju penguatan industri jangka panjang.
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
BSSN memegang peran sentral dalam:
- keamanan siber pemerintahan,
- perlindungan infrastruktur informasi kritikal,
- serta standar ketahanan siber nasional.
Peran BSSN harus terintegrasi secara sistemik dengan desain infrastruktur oleh Komdigi dan orkestrasi kelembagaan oleh KemenPANRB.
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Bappenas memastikan bahwa transformasi digital menjadi bagian dari:
- agenda pembangunan nasional,
- indikator kinerja lintas sektor,
- serta reformasi struktural jangka panjang.
5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia