Pemprov Kepri Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Selaraskan Program Infrastruktur 2026–2027

KEPRI.DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat melalui Rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026–2027.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 4 tersebut dipimpin Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura. Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekaligus menyelaraskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Nyanyang menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kondisi Kepri sebagai provinsi kepulauan membutuhkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Perencanaan tersebut perlu memperhatikan konektivitas antarpulau, keterbatasan akses, serta pemerataan pelayanan dasar.

“Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau tidak boleh berjalan secara sektoral. Program pusat dan daerah harus saling mendukung, terutama dengan kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan pariwisata, pelabuhan, serta sentra produksi masyarakat,” ujar Nyanyang.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas kerja sama dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kepri.

BACA JUGA:Gubernur Ansar Bahas Kerja Sama BTN untuk Perumahan ASN dan Digitalisasi Kepri

BACA JUGA:Sekdaprov Misni Hadiri Farewell and Welcome Parade Kapolda Kepri

Rapat tersebut dihadiri perwakilan balai dan satuan kerja kementerian yang menangani pembangunan jalan, sumber daya air, bangunan dan kawasan, prasarana strategis, serta penyediaan perumahan.

Peserta yang hadir antara lain Pelaksana Harian Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Nedy Hidayat, S.T., M.T.; perwakilan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau; Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau Riduan Kristian; serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau.

Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri turut hadir, yaitu Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Perencana Ahli Utama Dr. H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si.

Evaluasi Realisasi Program dan Kendala Pembangunan

Dalam rapat tersebut, Nyanyang meminta setiap kepala balai dan satuan kerja memaparkan capaian program, realisasi fisik tahun 2026, perkembangan administrasi, serta kegiatan yang telah selesai maupun masih berjalan. Ia juga meminta penjelasan mengenai pekerjaan yang terlambat atau berpotensi tidak mencapai target.

Pemprov Kepri turut meminta seluruh balai dan satuan kerja menyampaikan kendala yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

Nyanyang menegaskan bahwa Pemprov Kepri siap membantu menyelesaikan persoalan di lapangan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau ada permasalahan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, kami siap hadir. Jangan sampai persoalan di lapangan berlarut-larut karena koordinasi yang tidak berjalan,” katanya.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi kebutuhan listrik, telekomunikasi, kesiapan lahan, dan infrastruktur pendukung lainnya di wilayah kepulauan. Penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Infrastruktur Sumber Daya Air Menjadi Perhatian

Pengelolaan sumber daya air juga menjadi salah satu pembahasan utama. Pemprov Kepri meminta dilakukan pendalaman terhadap kondisi sejumlah waduk, dam, dan daerah aliran sungai yang berperan dalam penyediaan air serta pengendalian banjir.

Wilayah yang menjadi perhatian meliputi Lancang Kuning, Sungai Pulai, Tanjung Uban, Batam, Anambas, dan Natuna.

Pemprov Kepri mendorong revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air, termasuk penanganan pendangkalan, kebocoran, serta potensi banjir di kawasan permukiman.

Penanganan tersebut dinilai penting karena kondisi infrastruktur air berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan permukiman, dan aktivitas ekonomi.

Pemprov Kepri Soroti Penurunan Anggaran Jalan

Dalam pembahasan sektor jalan, Pemprov Kepri menyoroti penurunan alokasi program pembangunan jalan nasional di wilayah Kepri.

Kepala Dinas PUPRP Kepri Rodi Yantari menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah tingkat kemantapan jalan nasional di Kepri yang telah mencapai sekitar 100 persen. Dengan kondisi tersebut, pembangunan jalan nasional ke depan lebih difokuskan pada kegiatan preservasi dan pemeliharaan.

Sebagai langkah untuk meningkatkan dukungan anggaran, Pemprov Kepri sedang menyiapkan konsep peningkatan status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional.

“Jalan provinsi kita sekitar 620 kilometer yang tersebar di kabupaten dan kota. Kami sedang menyiapkan konsep peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional. Mudah-mudahan dengan langkah tersebut dukungan anggaran dari Kementerian PU dapat meningkat,” ujar Rodi.

Rapat tersebut juga membahas berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang perlu diperjuangkan agar masuk dalam program pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup peningkatan konektivitas dan penyediaan fasilitas pendukung di sejumlah wilayah Kepri.

Program Perumahan dan Sanitasi

Sektor perumahan turut menjadi perhatian dalam pembahasan pembangunan infrastruktur. Pemprov Kepri mencatat alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN 2026 sebanyak 3.724 unit rumah bagi masyarakat di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.

Pemerintah daerah menekankan bahwa pembangunan rumah harus disertai penyediaan sanitasi dan infrastruktur dasar agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Kebutuhan tersebut menjadi perhatian khusus di wilayah pesisir dan kepulauan, seperti Anambas, Natuna, Batam, dan Lingga.

Pemprov Kepri juga mendorong peningkatan perhatian terhadap masyarakat suku laut yang tinggal di kawasan pesisir dan berpindah-pindah mengikuti kondisi lingkungan serta mata pencaharian.

Menurut Nyanyang, penanganan masyarakat suku laut tidak cukup hanya melalui pembangunan rumah. Program tersebut perlu diintegrasikan dengan penyediaan sanitasi, akses pendidikan, konektivitas, dan penguatan ekonomi keluarga.

“Kalau hanya membangun rumah tanpa memperhatikan konektivitas dan kebutuhan dasar lainnya, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu harus ada pendampingan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya.

Kesiapan Pembangunan Sekolah Rakyat

Rapat tersebut juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kepri. Beberapa lokasi telah memasuki tahap pelaksanaan, sedangkan lokasi lainnya masih membutuhkan penyelesaian persyaratan, seperti dokumen lahan, dokumen lingkungan, dan proses pembersihan lahan (land clearing).

Pemprov Kepri meminta perangkat daerah terkait bersama balai dan satuan kerja terus memantau kesiapan setiap lokasi. Langkah ini diperlukan agar program dapat diusulkan dan direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesiapan tersebut dinilai penting karena kebutuhan pendidikan di wilayah kepulauan memiliki karakteristik tersendiri, terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil.

Tindak Lanjut dan Sinkronisasi Program 2027

Wakil Gubernur Nyanyang menegaskan bahwa hasil rapat tidak boleh berhenti pada pembahasan dan pendataan program. Setiap kendala yang ditemukan harus ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.

Pemprov Kepri akan menyelaraskan program pembangunan tahun 2027 bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, termasuk mengoptimalkan peluang pendanaan melalui APBN.

Sejumlah hal yang perlu segera ditindaklanjuti meliputi penyelesaian dokumen lingkungan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), pengajuan program infrastruktur melalui APBN, penanganan perumahan, usulan BSPS, serta penyelesaian persoalan lahan.

“Pemprov Kepri juga akan menggelar rapat lanjutan secara tematik untuk membahas berbagai bottleneck pembangunan yang membutuhkan keputusan bersama,” jelas Nyanyang.

Melalui rapat tersebut, Pemprov Kepri menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta memastikan setiap investasi memberikan manfaat nyata bagi konektivitas, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Sumber: