KEPRI.DISWAY.ID - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, resmi mengumumkan bahwa Adies Kadir dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI.
"Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," ungkap Sarmuji kepada wartawan.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pendisiplinan internal dan penegakan etika terhadap anggota dewan yang dianggap menyimpang dari nilai partai.
"Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ucapnya.
"DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi," sambungnya.
BACA JUGA : Uya Kuya & Eko Patrio Kini Dinonaktifkan PAN, Komitmen Jaga Integritas DPR RI
BACA JUGA : Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan dari DPR oleh Partai NasDem
Pernyataan Adies Kadir Sempat Jadi Sorotan
Nama Adies Kadir, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029, mendadak menjadi sorotan publik.
Hal itu terjadi, setelah pernyataannya Adies Kadari soal kenaikan tunjangan anggota dewan viral di media sosial.
Dalam pernyataannya, ia menyebut beberapa komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan, mulai dari tunjangan beras hingga tunjangan transportasi.
"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu," kata Adies Selasa (19/8).
Namun, pernyataan tersebut langsung dikoreksi oleh Adies pada keesokan harinya. Ia mengklarifikasi bahwa tidak ada kenaikan tunjangan, baik untuk beras maupun bensin bagi anggota DPR.
"Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan," kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
Sayangnya klarifikasi itu tidak cukup meredam kegaduhan di publik, sehingga gelombang kritik dari masyarakat terus berdatangan.