Harapan Baru HKI di Tangan Pimpinan Baru

Ia menambahkan, Indonesia harus mampu meyakinkan investor global bahwa kawasan industri di Tanah Air menawarkan nilai tambah yang nyata, bukan hanya dari sisi pasar domestik yang besar, tapi juga kesiapan infrastruktur, perizinan yang cepat, serta dukungan regulasi yang pro-investasi.

BACA JUGA:

• Lapas Batam Gandeng BTP, Buka Kelas Bahasa Mandarin untuk Warga Binaan
• Royal Wedding Ala Jawa, Resepsi Al Ghazali dan Alyssa Tembus Seharga Rolls Royce

Kawasan industri telah menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, tidak hanya menyediakan infrastruktur industri, tetapi juga menjadi katalis dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Keberhasilan dalam upaya pengembangan kawasan industri di Indonesia, juga didukung peran dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sebagai wadah bagi para pengelola kawasan industri di Indonesia. 

“HKI telah menjadi mitra penting pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan kawasan industri yang berdaya saing serta telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap kinerja sektor industri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada penutupan Musyawarah Nasional IX HKI di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Agus menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Munas IX HKI sebagai momen strategis untuk memperkuat peran kawasan industri dalam upaya pembangunan nasional di tengah dinamika global dan tuntutan daya saing yang makin tinggi.

BACA JUGA:

• Demi Keselamatan Pengendara, Disperkimtan Batam Pangkas Pohon di Titik Rawan
• Imigrasi Batam Tindak Tegas, Empat WNA Dideportasi

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota HKI yang telah menyelenggarakan Munas IX dengan sukses, dan secara khusus kepada Ketua Umum HKI terpilih periode 2025–2029. Semoga HKI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri yang inklusif dan berdaya saing,” tutur Menperin. 

Berbagai tantangan masih membayangi pengembangan kawasan industri, mulai dari percepatan perizinan, konektivitas infrastruktur, hingga penyediaan energi hijau yang kompetitif. Menjawab tantangan ini, Kementerian Perindustrian tengah memfinalisasi berbagai regulasi turunan dari PP No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, termasuk Peraturan Menperin tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri.

Selama dua hari penyelenggaraan Munas IX, para peserta terlibat aktif dalam sidang komisi dan dialog nasional yang membahas topik-topik strategis, seperti daya saing investasi manufaktur, ketersediaan energi, hingga sinergi tata ruang dan pertanahan. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengelola kawasan industri, hingga investor asing dari Korea, Amerika Serikat, dan China. 

HKI diharapkan mampu terus menjadi wadah kolaboratif yang menyatukan kepentingan nasional dan pelaku usaha industri. Dengan arah baru kepengurusan dan semangat pembaruan, organisasi ini siap menjawab tantangan zaman serta mengoptimalkan peran kawasan industri dalam peta jalan Indonesia Emas 2045.

“Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Munas IX HKI. Semoga HKI semakin maju dan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung penguatan struktur industri nasional,” tutup Menperin. 

Pada kesempatan itu, Agus juga meminta HKI untuk membuat perhitungan kuantitatif terkait kontribusi kawasan industri terhadap ekonomi nasional. Hal ini disebut penting agar dapat mempermudah Kemenperin dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan Undang-Undang Kawasan Industri atau revisi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. “Kami dalam proses revisi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Industri dan sudah disepakati Baleg DPR. Saya mengundang HKI untuk membahas bersama demi memperkuat kawasan industri,” kata dia.

Agus mengatakan regulasi yang komprehensif ini nantinya diharapkan bisa mendukung pertumbuhan atau pengembangan kawasan-kawasan industri di Indonesia. Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang nantinya diharapkan bisa dicarikan solusi melalui regulasi baru ini.

“Kita harus duduk bersama dalam rangka merumuskan atau mencari solusi terkait pengembangan kawasan industri ketika menghadapi berbagai macam challenge,” kata Agus.

Sumber: